Tenggarong – Pengamat sosial asal Kukar, Riyawan berpendapat saat ini Kaltim kembali dihadapkan pada kenyataan pahit soal kondisi keuangannya. Sebagai daerah peyangga utama IKN, situasi fiskal Kaltim semakin menegang. Dana perimbangan dari pusat diproyeksikan anjlok drastis dari Rp7 triliun menjadi hanya Rp2,49 triliun pada 2026. “Di saat yang sama, PAD dan penerimaan PPN stagnan. Tidak naik, tidak turun, cuma jalan ditempat,” ungkap Riyawan kemarin kepada Koran Kaltim. Dengan tekanan sebesar itu, lanjutnya, kemampuan Kaltim membiayai pembangunan dasar jelas terancam. Maka pertanyaan besarnya, sampai kapan Kaltim bisa bertahan dengan pendanaan yang makin mengecil. “APBD pincang, dua kaki yang tak lagi seimbang. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud punya analogi menarik, APBD itu seperti tubuh yang berdiri di atas dua kaki. Satu kaki adalah PAD (Pendapatan Asli Daerah), kaki lainnya adalah TKD (Transfer ke Daerah). Masalah muncul saat kaki TKD dipotong besar-besaran.