Menampilkan 2026 data.
Samarinda – Sebanyak 7.500 seragam Gratis Siswa SMA/SMK/SLB di Kalimantan Timur telah memasuki tahap distribusi. Seragam gratis ini merupakan bagian dari program Gratispol pendidikan yang menjadi program unggulan gubernur dan wakil gubernur Kaltim saat ini. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim, Rahmat Ramadhan, menjelaskan bahwa distribusi seragam gratis ini baru dimulai beberapa hari lalu. "Iya, dari 4 hari yang lalu itu sudah sekitar 7.500 mungkin ya, tapi untuk wilayah Samarinda Balikpapan dulu," ujar Rahmat, Rabu (3/12/2025). Meski baru 2 kota yang menjadi fokus distribusi saat ini, Rahmat menyampaikan bahwa distribusi akan terus berlanjut ke kabupaten dan kota lainnya secara bertahap. Meskipun demikian, untuk wilayah Samarinda dan Balikpapan sendiri, distribusi belum sepenuhnya selesai dan masih menyisakan sedikit penyaluran.
Balikpapan – DPRD Balikpapan memastikan pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Timur tetap berjalan dan mulai direalisasikan pada 2026 mendatang. Kepastian ini menyusul penandatanganan berita acara persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2029 pada 28 November 2025 lalu, yang di dalamnya memuat program pembangunan fasilitas kesehatan tersebut. Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan. Gasali, menyampaikan bahwa DPRD bersama pemerintah kota Balikpapan telah menyepakati pola pembiayaan proyek melalui skema kontrak tahun jamak (multiyears), yang akan dimulai pada Agustus 2025. “Skema multiyears akan berlangsung selama tiga tahun anggaran, yakni 2026 hingga 2028,” ujarnya, Rabu (3/12). Menurut Gasali, kebutuhan anggaran total untuk pembangunan rumah sakit tipe C itu mencapai Rp273,2 miliar. Angka tersebut sudah termasuk pembiayaan interior dan berbagai peralatan pendukung operasional rumah sakit.
Tenggarong – APBD Kutai Kartanegara 2026 akhirnya ditetapkan sebesar Rp7,1 triliun, memastikan seluruh program pembangunan tetap berjalan di tengah penyesuaian fiskal. Kepastian itu disampaikan Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, usai Rapat Paripurna ke-29 Masa Sidang I yang digelar di ruang sidang utama DPRD Kukar, Jumat (28/11) malam. Ia menyebut nilai tersebut merupakan hasil penyesuaian dari proyeksi awal, namun tetap cukup kuat untuk menjaga jalannya program pembangunan dan pelayanan publik di Kukar. Ahmad Yani menegaskan APBD Kukar Tahun 2026 sudah dipastikan setelah melalui proses pengambilan keputusan di Badan Anggaran. “Memang setelah kita menelah kemudian mempelajari, Badan Anggaran mengambil keputusan bahwa anggaran APBD kita pastikan itu Rp7,16 dengan harapan itu hanya ada penurunan dari KUAPPAS. KUAPPAS nya kan 7,5 triliun sehingga tentu ada sekitar 400-an yang terkoreksi,” ujar Yani.
Balikpapan – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan kembali melanjutkan sosialisasi retribusi sampah, kali ini di Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kegiatan tersebut merupakan rangkaian penyampaian Perda 4/2025 yang merevisi Perda 8/2023. Program sosialisasi dilakukan secara keliling ke seluruh kelurahan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban membayar retribusi kebersihan serta mendorong kesadaran pengelolaan sampah rumah tangga. Sekretaris DLH Balikpapan Mustamin menegaskan, pemerintah terus berupaya menekan timbulan sampah secara nasional, termasuk di Balikpapan. Salah satu langkahnya adalah memastikan warga mematuhi jadwal pembuangan sampah. “Kami berharap masyarakat membuang sampah tepat waktu, yakni pukul 18.00 hingga 06.00. Jika dibuang di luar waktu, kebersihan kota akan sulit terjaga,” ujarnya. Lurah Gunung Sari Ulu Rendra Hermawan menyebut, kegiatan ini melibatkan ketua RT dan perwakilan warga untuk memastikan informasi terkait retribusi dan pengelolaan sampah tersampaikan secara merata. Ia mengakui sebelumnya terdapat keluhan soal minimnya sosialisasi aturan tersebut.
Penajam – Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Andi Singkerru menegaskan bahwa penurunan anggaran pendidikan tidak boleh menjadi alasan menurunnya komitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan di daerah. Hal itu ia sampaikan menanggapi berkurangnya alokasi anggaran yang menyesuaikan kondisi fiskal pemerintah. “Maaf, ini memang sudah jelas besarannya 20 persen. Artinya ketika turun anggaran dari pemerintah tentu turun juga anggaran pendidikan karena menyesuaikan,” ujarnya, Senin (1/12/2025). Meski demikian, ia menyebut belum melihat secara rinci anggaran final yang telah disahkan. “Cuma memang saya belum lihat anggaran yang sudah disahkan. Mudah-mudahan nanti dengan anggaran yang turun, jangan mengendurkan semangat untuk peningkatan mutu,” tegasnya. Andi menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan adalah “harga mati” yang akan tetap menjadi fokus utama. Selain itu, program digitalisasi pendidikan juga akan terus didorong. “Digitalisasi itu menjadi program yang harus tetap terdorong,” katanya.
Balikpapan – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kaltim mengungkap dugaan korupsi proyek pengadaan Rice Processing Unit (RPU) di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur tahun anggaran 2024 dengan nilai hampir Rp25 miliar. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan tiga tersangka berinisial GB, DJ, dan PR. Ditreskrimsus Polda Kaltim, Kombel Pol Bambang Yugo Pamungkas, menjelaskan, penyimpangan terjadi sejak Maret hingga Desember 2024 melalui skema pengadaan e-katalog. Dari hasil penyelidikan dan audit awal ditemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp10,8 miliar. “E-katalognya bukan isu utamanya, namun ada persekongkolan antara PPK, PPTK, dan penyedia,” tegas Bambang dalam konferensi pers, Rabu (3/12). Dalam konferensi pers tersebut juga diterangkan peran para tersangka yakni GB sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) kemudian DJ sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan PR sebagai penyedia barang/jasa. Para tersangka diduga mengondisikan dokumen dan harga dengan melibatkan dua perusahaan lokal sebagai pembanding palsu. Sehingga harga penyedia tampak paling kompetitif. Selain itu, dokumen Standar Satuan Harga (SSH) disusun secara formalitas tanpa kajian teknis dari produsen resmi.
Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus mematangkan program peningkatan kapasitas Rukun Tetangga (RT). Program yang dijalankan bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah ini kini memasuki fase krusial dan ditargetkan selesai pada 2026. Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaimana, menegaskan, penguatan kapasitas RT bukan sekadar agenda rutin, melainkan strategi penting untuk membangun birokrasi yang lebih responsif dari level terbawah. Ketua RT adalah garda terdepan pelayanan publik. “Dengan penguatan kapasitas yang terus berlanjut, kami berharap mereka menjadi motor penggerak pembangunan di lingkungan masing-masing,” ujarnya. Ardiansyah menegaskan, RT memegang peran vital sebagai penyambung aspirasi dan penyelesai masalah pertama yang dihadapi warga. Mereka bukan hanya penyalur informasi, tetapi juga aktor kunci dalam memastikan pelayanan publik menjangkau setiap lapisan masyarakat.
Balikpapan – Pemkot Balikpapan mulai melakukan penataan ulang strategi pembiayaan pembangunan untuk memastikan proyek-proyek infrastruktur berskala besar tetap berjalan di tengah tekanan fiskal daerah. Langkah itu dilakukan menyusul penyesuaian transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang berdampak pada kesiapan anggaran sejumlah proyek prioritas. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Balikpapan Agus Budi Prasetyo mengatakan pemerintah daerah tidak ingin perlambatan fiskal menjadi penghalang bagi pembangunan jangka panjang. Karena itu, sejumlah kegiatan strategis dirancang untuk diarahkan ke skema pembiayaan yang lebih luas. Termasuk dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan Pemprov Kaltim. “PAD (pendapatan asli daerah) kami ada batasnya. Tidak semua proyek besar bisa dibiayai hanya dengan APBD. Karena itu, beberapa program prioritas sedang kami ajukan ke pemerintah pusat dan provinsi,” ujarnya belum lama ini.
Bontang – Di tengah terpaan efisiensi anggaran yang dialami oleh seluruh daerah. Kota Bontang tetap menjadikan program anggaran Rukun Tetangga (RT) sebagai prioritas dan mengikuti ketentuan mandatory spending sebesar lima persen. Wali Kota Bontang Neni Moernaeni menyebutkan, alokasi anggaran untuk RT dapat berubah mengikuti kemampuan keuangan daerah. Tapi tetap, kesejahteraan masyarakat adalah yang paling utama. “Dalam kondisi normal, jika APBD berada di angka Rp2 triliun, maka 5 persen setara Rp100 miliar. Kemudian dana tersebut dialokasikan untuk 499 RT yang berada di 15 kelurahan di Kota Bontang,” ujar Neni. Rabu (3/12). Dirinya memahami, kebutuhan masyarakat di tingkat RT sangatlah banyak. Meskipun begitu, pemerintah harus tetap realistis dengan kondisi keuangan yang dimiliki saat ini. “Anggaran tersebut tidak hanya mencakup insentif ketua RT, tetapi juga seluruh kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK). Dana tersebut nantinya akan dipakai untuk mendukung berbagai program, mulai dari kegiatan sosial, ekonomi, hingga pembangunan tingkat lingkungan,” tuturnya.
Samarinda – Pemprov dan DPRD Kaltim sudah menyepakati bersama Rancangan APBD 2026 akhir November lalu. Angkanya Rp15,15 triliun. Di tengah sempitnya ruang fiskal imbas pemangkasan transfer pusat, DPRD mendorong agar pemerintah lebih piawai dalam menarik investasi yang bisa mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu mengemuka ketika Fraksi Gerindra menyampaikan pandangan umum atas Nota Keuangan 2026. Soal investasi, kata Sekretaris Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, pemerintah sudah menjajaki kerja sama di bidang Energi Baru Terbarukan (EBT). “Ada investor yang berminat bangun PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya). Bukan batubara. Ada juga rencana pemanfaatan sampah jadi energi,” katanya. Kaltim diyakininya masih memiliki banyak potensi untuk mendorong pertumbuhan PAD, di luar eksploitasi sumber daya alam. Hal ini, lanjut dia, sejalan dengan upaya pemerintah mendorong hadirnya energi hijau di Bumi Etam.