Menampilkan 45 data.
Berbagai elemen warga negara memulai langkah mereka untuk melanjutkan perjuangan terhadap pengesahan perubahan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia atau UU TNI. Setelah resmi disahkannya UU TNI baik oleh DPR maupun Presiden dan resmi diundangkan sejak Maret lalu, baik individu maupun kel...
Tulisan ini membahas mengenai perbandingan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Pemerintah Kota Samarinda dengan pemerintah pusat sebagai pelaksanaan program prioritas peningkatan kualitas lingkungan hidup. Perbandingan dilakukan dengan memperhatikan RPJMN...
Euforia terhadap Danantara yang baru saja diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025 masih sangat terasa. Topik pembicaraan terkait Danantara masih hangat, mulai dari lantai bursa hingga ke ruang-ruang kelas kampus terus menggema. Tingginya intensitas pembicaraan terhadap Danan...
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 menegaskan kembali penerapan kelas rawat inap standar yang sesungguhnya sudah diamanatkan oleh Perpres No 64/2020. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan mandat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 kepada negara untuk memenuhi hak pelayanan kese...
Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi yang meminta seluruh kepala daerah kader PDI-P menunda kehadirannya dalam acara pembekalan di Akademi Militer Magelang, 20 Februari lalu. Bagi yang tengah dalam perjalanan juga diminta untuk berhenti, sembari menunggu ko...
Anggaran pemeliharaan jalan harus diadakan lagi. Namun, jika nanti setelah dianggarkan, jangan dikorupsi oleh oknum yang berkepentingan, seperti yang selama ini masih kerap terjadi. Penghematan anggaran terjadi hampir di semua instansi pemerintah, termasuk anggaran pemeliharaan jalan. Pemeliharaan j...
Pasca diumumkannya kebijakan penghematan anggaran negara oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 menuai reaksi berbagai pihak. Satu sisi kebijak...
"Berikanlah saya hakim, jaksa, polisi, dan advokat yang baik, maka penegakan hukum akan bekerja dengan baik meskipun dengan undang-undang hukum acara pidana yang buruk". Demikianlah perkataan Bernardus Maria Taverne (1874-1944), anggota majelis pidana Hoge Raad (Mahkamah Agung) Belanda. Perkataan Ta...
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 mengamanatkan pemberlakuan efisiensi anggaran pada pos-pos yang dinilai tidak produktif dan tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Kebijakan ini diambil sebagai langkah mitigasi pe...
Pada 2 januari 2026, Indonesia akan memasuki babak baru dalam sistem hukum pidananya dengan berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP. KUHP yang diundangkan melalui UU Nomor 1 Tahun 2023 ini merupakan produk hukum yang telah lama dinantikan dan menjadi refleksi dari perkembangan pemikira...