BALIKPAPAN – Pengamanan aset milik pemerintah daerah terus dikawal legislatif. Teranyar Komisi II DPRD Balikpapan mempertanyakan proses pengamanan aset ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Balikpapan. Ketua Komisi II Suwanto mengatakan, pihaknya menemukan masih banyak aset pemerintah daerah yang tidak memiliki sertifikat. Berdasarkan hasil rapat dengar pendapat (RDP) terakhir, progres pengamanan aset sekitar 50 persen. Adapun kurang lebih aset yang dimiliki Pemkot Balikpapan Rp10 triliun. Pihaknya belum memastikan aset dalam bentuk apa saja dengan nominal tersebut. Komisi II meminta ada laporan data secara tertulis. Pihaknya menunggu proses pencatatan laporan rampung. Sehingga, Komisi II meminta BKAD mengumpulkan data terlebih dulu.