SAMARINDA- Realisasi keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengalami perlambatan signifikan pada Triwulan Pertama 2025. Tren tersebut tak hanya mencerminkan kondisi fiskal daerah, tetapi juga menggambarkan dampak awal dari penerapan kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 mulai terlihat di Realisasi Keuangan Daerah dan Nasional. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Kaltim, Budi Widhihartanto, dalam laporan terbarunya mengenai perkembangan ekonomi dan fiskal daerah. Ia menjelaskan bahwa realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim mengalami kontraksi cukup tajam. "Pendapatan daerah Kaltim pada Triwulan I 2025 terkontraksi sebesar 17,98 persen secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2024," ungkap Budi.