Samarinda – Pemprov dan DPRD Kaltim berpacu dengan tenggat pengesahan APBD 2026. Setelah Nota Keuangan disampaikan pada 29 November, pembahasan berlangsung maraton menjelang ketukan palu pada 30 November malam. Di tengah waktu yang sempit, dokumen anggaran dibahas dalam kondisi fiskal yang tertekan. Dalam penyampaian Nota Keuangan Rancangan APBD 2026, Sekprov Kaltim Sri Wahyuni, memaparkan fiskal daerah yang sedang tidak baik-baik saja. Kaltim mengalami pemotongan dana transfer yang terbilang besar. Pendapatan transfer yang semua diproyeksi Rp9,33 triliun, kini tersisa Rp3,13 triliun. Hal itu membuat postur anggaran mesti disesuaikan dengan penerimaan. Dari komponen transfer, Dana Bagi Hasil (DBH) yang mendapat tekanan terbesar dengan penurunan Rp4,43 triliun. Sehingga DBH tahun depan hanya Rp1,62 triliun. Dalam situasi ini, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) jadi satu-satunya jalan yang bisa dipilih untuk menambal celah fiskal pemangkasan transfer pusat.