SAMARINDA – Rencana penerapan parkir berlangganan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Dinas Perhubungan (Dishub) menuai kritik. Kebijakan ini dinilai berpotensi merugikan warga dan tidak menyentuh akar persoalan lalu lintas. Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Fakultas Teknik Universitas Mulawarman, Tiopan Henry Gultom mengingatkan bahwa pola serupa sempat dijalankan melalui retribusi parkir berlangganan, namun hasilnya jauh dari maksimal. "Masyarakat merasa tidak adil. Ada yang jarang bepergian tapi tetap harus membayar penuh, sementara manfaat hanya dirasakan mereka yang rutin melakukan perjalanan," ujar Tiopan. Situasi itu, lanjut dia justru bisa menambah kepadatan jalan.