SANGATTA – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur memberikan pandangan terhadap pertanggungjawaban pemerintah dalam pelaksanaan APBD 2023. Disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Golkar Kutim, Maswar bahwa pendapatan asli daerah menunjukkan realisasi sangat besar namun rasio presentase realisasi pendapatan asli daerah sebesar 44 persen menunjukan masih belum tercapainya target. Hal tersebut menjadi indikator bahwa masih terdapat kendala dalam penyerapan pendapatan asli daerah atau PAD. “Maka kami mohon agar untuk jenis pajak dan retribusi yang belum optimal penyerapannya agar dapat dilakukan optimalisasi penghitungan, pemantauan dan evaluasi, serta peningkatan target realisasinya,” tegasnya belum lama ini.