SENDAWAR - Isu politisasi bansos pemerintahan menjelang Pemilu 14 Februari kian menyeruak. Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kubar Ayonius memastikan tidak ada unsur politik di dalamnya. Penyaluran Beras Cadangan Pemerintah (BCP) murni program pemerintah untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM). “Yang jelas, tidak ada muatan politik dalam program ini. Murni upaya pemerintah untuk membantu warga kita dalam menjaga stabilitas pangan dan menekan inflasi, itu intinya,” kata Ayonius. Lagi pula, anggaran bansos itu merupakan uang negara yang bersumber dari pajak, bukan duit calon atau politikus. Pemkab Kubar telah mendata sebaran KPM di 16 Kecamatan se-Kubar. Yakni, Kecamatan Muara Pahu sebanyak 640 KPM, Kecamatan Barong Tongkok 593 KPM. Kemudian, Kecamatan Mook Manaar Bulatn 483 KPM, Kecamatan Siluq Ngurai 473 KPM, Kecamatan Nyuatan 469 KPM, Kecamatan Damai 429 KPM, Kecamatan Bongan 368 KPM, Kecamatan Long Iram 322 KPM, Kecamatan Tering 290 KPM. Berikutnya, Kecamatan Muara Lawa 221 KPM, Kecamatan Melak 200 KPM, Kecamatan Bentian Besar 177 KPM, Kecamatan Penyinggahan 138 KPM, dan Kecamatan Sekolaq Darat sebanyak 124 KPM.