BALIKPAPAN, Kompas – Sejak diresmikan pada 2019, Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Maloy Batuta Trans-Kalimantan di Kalimantan Timur belum beroperasi dan menggaet investor sesuai target. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berusaha menyelesaikan persoalan sampai Juni 2024. Jika tidak, status KEK akan dicabut pemerintah pusat. Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan, ia telah berkunjung ke KEK Maloy Batuta Trans-Kalimantan Timur pada 1 Februari 2024. Ia juga berdiskusi dengan Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman dan pemangku kepentingan di KEK MBTK. “Saya minta laporan detail. Identifikasi semua masalahnya dan segera benahi. Biar enak saya berjuang di Jakarta,” kata Akmal dalam keterangan tertulis, Minggu (4/2/2024).