BALIKPAPAN, TRIBUN – Hingga kini, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans-Kalimantan di Kalimantan Timur belum mampu beroperasi dan menggaet investor sesuai target. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berusaha menyelesaikan persoalan tersebut sampai Juni 2024. Jika tidak, status Kawasan Ekonomi Khusus akan dicabut Pemerintah Pusat. Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan, ia telah berkunjung ke Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans-Kalimantan (KEK MBTK) di Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman dan pemangku kepentingan di KEK MBTK. “Saya minta laporan yang detail. Identifikasi semua masalahnya dan segera benahi. Biar enak saya berjuang di Jakarta,” kata Akmal dalam keterangan tertulis, Minggu (4/2/2024). Dilansir kompas.com, frasa “Berjuang di Jakarta” yang Akmal maksud adalah ia akan berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan masalah di KEK MBTK. Berdasarkan catatan yang ia terima, setelah diresmikan Presiden Joko Widodo pada April 2019, KEK MBTK belum menunjukkan perkembangan signifikan.