Sangatta – Wacana pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2026 menjadi perhatian. Pemangkasan tersebut berpotensi mengurangi ruang fiskal daerah secara signifikan. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kutim, Jimmi mendukung langkah pemerintah memperjuangkan hak daerah yang dipangkas secara sepihak. “Kalau memang komunikasinya buntu tentu kita akan menyuarakan agar DBH tidak dipangkas,” ujar dia saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (2/10). Pemangkasan DBH tentu akan berdampak pada pembangunan infrastruktur di daerah secara mandiri. Hal terburuk jika DBH betul-betul dipangkas maka harus mengencangkan ikat pinggang. “Kita upayakan lobi terlebih dahulu agar alokasi DBH tidak mengalami penurunan tajam,” jelasnya. Sebagaimana diketahui, Kutim salah satu daerah penghasil sumber daya alam melimpah, terutama dari sektor pertambangan dan perkebunan. Kontribusi ini menjadi tumpuan besar penerimaan negara.