Pada pelaksanaan penghimpunan Perda dan Perkada di Kabupaten Kutai Barat yang dilaksanakan pada tanggal 10-12 Juli 2024, Tim UJDIH BPK Kaltim bertemu dengan Bapak Adrianus Joni,S.H.,M.M selaku Kepala Bagian Hukum Kabupaten Kutai Barat. Telah diperoleh 9 Peraturan Daerah (Perda) dan 33 Peraturan Bupati (Perbup). Selain menghimpun Perda dan Perkada, Tim UJDIH BPK juga berdiskusi dengan Inspektorat dan menghimpun informasi terkait kerugda yang disebabkan oleh bendahara. Diskusi ini dilakukan untuk memahami kendala yang dihadapi, demi terlaksananya percepatan tindak lanjut atas rekomendasi BPK dan percepatan penyelesaian kerugian daerah.