Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2025 telat disampaikan kepada DPRD Kutai Timur (Kutim). Ini bakal membuat pembahasan dilakukan secara maraton, agar realisasi program optimal. Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman mengatakan, keterlambatan penyampaian KUA-PPAS itu tidak hanya terjadi di daerahnya. Hal demikian juga terdiri sejumlah kabupaten/kota di Kaltim. Ia menyebut penyesuaian efisiensi anggaran menjadi tantangan terbesar. Proses pemangkasan pos belanja membutuhkan waktu dan energi lebih, sebab tidak ada pihak yang ingin anggarannya dipangkas. “Siapa sih yang mau dikurangi, kan enggak ada itu. Dan ini yang paling sulit menurut saya. Sehingga memakan waktu yang cukup lama,” ungkapnya.