SAMARINDA – Keputusan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memangkas anggaran negara sebesar Rp306,69 triliun mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan, termasuk di tingkat daerah. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengungkapkan kekhawatirannya atas kebijakan ini. Karena anggaran yang tersedia saat ini masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di Kota Tepian. Pemotongan anggaran ini berdampak pada berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), yang harus merelakan pemangkasan Rp4,81 triliun atau sekitar 75,2 persen dari total anggaran Rp6,39 triliun.