SAMARINDA -— Program kuliah gratis atau Gratispol yang diluncurkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim disebut belum menyentuh akar ketimpangan pendidikan secara menyeluruh. Meski diklaim sebagai terobosan untuk mewujudkan pendidikan inklusif, program ini dinilai mash bias sasaran dan minim transparansi. Pengamat Ekonomi dari Universitas Mulawarman, Purwadi menyebut masyarakat belum mendapatkan informasi yang utuh tentang struktur dan mekanisme program tersebut. "Kalau memang ini program pendidikan gratis, tunjukkan dengan gamblang. Jangan hanya menampilkan angka besar tanpa rincian," ujar Purwadi. Menurutnya, publik layak tahu siapa yang berhak menerima manfaat, bagaimana seleksi dilakukan, dan apa saja komponen biaya yang ditanggung pemerintah. Tanpa kejelasan tersebut, kebijakan ini berpotensi menjadi gimmick politik semata.