SAMARINDA – Wacana penerapan parkir berlangganan di Kota Samarinda dinilai masih jauh dari kata siap. Rencana yang digagas Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Dinas Perhubungan (Dishub) ini diharapkan mampu menertibkan parkir dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, Pengamat Ekonomi Samarinda, Purwadi Purwoharsodjo, menilai kebijakan tersebut berpotensi tidak efektif jika persoalan mendasar di lapangan belum terselesaikan. Menurutnya, ada tiga masalah utama yang menjadi hambatan besar: maraknya juru parkir (jukir) liar, lemahnya transparansi data, dan rendahnya penegakan hukum. Jika tiga persoalan ini tidak segera diatasi, Purwadi khawatir kebijakan parkir berlangganan hanya akan menjadi “proyek coba-coba” tanpa hasil nyata.