KETUA Panitia Khusus (Pansus) Pertanggungjawaban APBD 2023 DPRD Kutai Timur, Faizal Rachman menyampaikan kesimpulan dan sarana atas hasil kerja bersama 9 Anggota DPRD Kutim lainnya. Selama pembahasan dalam rapat dan koordinasi, pihaknya menghasilkan 5 poin kesimpulan serta saran untuk pemerintah atas pelaksanaan APBD 2023. Pertama, kata Faizal, sehubungan tingginya angka SiLPA yakni Rp1,7 miliaran, maka dapat disampaikan beberapa saran di antaranya dari sisi perencanaan APBD dapat dilakukan peningkatan akurasi perencanaan penerimaan APBD dan koordinasi transfer dari APBD Provinsi. “Lalu, pemerintah bisa menghindari penambahan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang bersifat spesifik di pertengahan tahun anggaran berjalan,” imbuhnya.