Tenggarong – Sebelum pembahasan dan pengesahan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Kukar, seluruh fraksi DPRD Kukar memberikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan. Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Masniyah memberi apresiasi kepada Pemkab Kukar yang telah menyusun Perubahan APBD dengan memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian dan keuangan daerah. Namun, pihaknya juga mencatat sejumlah catatan penting yang perlu diperhatikan. “Salah satu catatan penting terkait pendapatan daerah yang mengalami penurunan hingga 293 miliar. Penurunan ini terutama bersumber dari berkurangnya transfer dana pemerintah pusat,” kata Masniyah. Menurut Fraksi PDIP, lanjut dia, kondisi ini menunjukkan tingginya ketergantungan Kukar terhadap dana pusat, khususnya karena sektor pertambangan yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat dan dana bagi hasil (DBH) batu bara dan migas. Meski demikian, Fraksi PDIP menyoroti Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak mengalami perubahan.