UJOH BILANG, TRIBUN – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur merespons aspirasi para guru yang memperjuangkan kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Asisten III Sekretariat Kabupaten (Setkab) Mahulu, Kristina Tening, menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya mempertimbangkan niat baik, tetapi juga kemampuan keuangan daerah. Menurutnya, Pemkab Mahulu sudah mempertimbangkan kenaikan TPP, tetapi ada faktor-faktor tertentu yang harus diperhitungkan secara matang. "Niat kita tinggi, tapi kemampuan keuangan daerah tidak. Itu unsur yang harus diperhatikan," ucapnya. Ia menjelaskan bahwa perhitungan kenaikan TPP didasarkan pada kebijakan pusat, bukan keputusan sepihak dari daerah. "Nah, dari kenaikan itu kan ada evident-evident, semua perhitungan-perhitungan, yang perhitungan itu sebenarnya bukan dari kita, dari pusat. Maksudnya ada kelas jabatan, itu sudah ada kelas jabatan," tuturnya.