SANGATTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Jimmi, mengaku tak setuju jika nilai pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 mencapai triliunan rupiah. Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu sebenarnya kurang setuju akan adanya pemangkasan. Lebih baik Pemerintah Pusat melakukan rasionalisasi daripada harus ada pemangkasan APBD. Artinya Pemerintah Pusat membuat pedoman khusus untuk melakukan rasionalisasi APBD kepada Pemerintah Daerah. "Toh kalaupun harus ada pemangkasan, jangan sampai jumlahnya triliunan, kalau bisa ada refocusing saja terkait program apa yang harus disukseskan oleh daerah ini mengenai program Presiden jadi tidak harus dipangkas," ujar Jimmi, Rabu (12/2).