BAYANGKAN jika sebuah pemerintahan harus mengelola anggaran di tengah ketidakpastian ekonomi, menyeimbangkan antara efisiensi belanja dan tetap menjaga kualitas pelayanan publik. Tantangan inilah yang kini dihadapi Pemkab Kukar setelah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dikeluarkan. Demi memastikan langkah konkret terhadap kebijakan efisiensi ini, Bupati Kukar Edi Damansyah mengumpulkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para camat dalam Forum Ngapeh Hambat, Senin (17/2). Rapat ini mengusung tema Komitmen Pimpinan Terhadap Implementasi ASN BerAKHLAK dan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, serta dipimpin Edi Damansyah, didampingi Wakil Bupati Rendi Solihin, Sekkab Sunggono, serta para asisten di lingkungan Sekretariat Kabupaten.