TANA PASER – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser meminta Pemkab Paser segera menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dari tahun 2018-2022. Sebelumnya, pada 23 April lalu DPRD Paser telah melaksanakan rapat bersama dengan Inspektorat Paser, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Paser, dan BKPSDM Paser dalam membahas tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI. Berdasarkan LHP BPK Republik Indonesia (RI) terdapat temuan terkait keuangan pada 17 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Paser. Ketua DPRD Paser, Hendra Wahyudi mengatakan temuan dari BPK RI terhadap pengelolaan keuangan tersebar di beberapa OPD. “Terbesar temuannya itu di DPUTR Paser, kemudian DPKP2 Paser, Disdikbud Paser, dan Dinkes Paser,” terang Hendra, di Tanah Grogot, Rabu (24/4/2024).