SAMARINDA - Inspektorat diminta audit menyeluruh terhadap kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda. Menanggapi arahan tersebut, Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu mengatakan kesiapannya diaudit. Proses pemungutan setoran dana parkir dari petugas masih menemui kendala. "Kendala utama kami ada pada pengawasan. Di Samarinda, kami hanya memiliki lima pengawas yang bertugas memungut setoran dari seluruh kota. Mereka adalah tenaga honorer bukan Aparatur Sipil Negara (ASN)," ujarnya, Rabu (9/1). Para pengawas honorer itu menerima upah Rp2,1 juta per bulan. Karena keterbatasan anggaran, pengawasan dilakukan seminggu sekali untuk menghemat biaya operasional seperti bahan bakar kendaraan. "Jika pengawasan dilakukan setiap hari, biaya operasional yang dikeluarkan tidak sebanding dengan upah yang mereka terima. Oleh karena itu, kami mengambil kebijakan pengumpulan setoran dilakukan seminggu sekali," jelas Manalu.