Samarinda – Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 berlangsung dalam situasi yang tidak mudah. Ia menyebut seluruh pemerintah daerah, termasuk Kota Samarinda, sedang menghadapi shock fiskal akibat pemotongan Dana Transfer Daerah (TKD), termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). “Kondisi ini mengharuskan kita menyesuaikan prioritas, menata kembali program, dan meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi esensi pelayanan kepada masyarakat,” ujar Andi Harun saat menyampaikan Nota Penjelasan. Dalam postur pendapatan tahun 2026, Pemkot menargetkan total pendapatan daerah sebesar Rp3,183 triliun. Rinciannya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,217 triliun, pendapatan transfer Rp1,942 triliun, serta lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp23 miliar. Sementara itu, belanja daerah dipatok dengan nilai yang sama, Rp3,183 triliun, yang dialokasikan untuk belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Keseluruhan struktur itu dirancang seimbang di tengah kemampuan fiskal yang tertekan.