TANA PASER – Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sudah seharusnya menjadi kewajiban bagi para Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada kegiatan penyampaian Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI), di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024). Pada kegiatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP 2023 yang mendapat WTP , juga hadir Bupati Paser, Fahmi Fadli mengatakan sebagaimana penyampaian dari Presiden RI bahwa WTP bukanlah suatu prestasi atas penggunaan APBN maupun APBD.