BALIKPAPAN – Pemerintah pusat telah membangun ekosistem logistik. Rencananya sistem akan diterapkan hingga ke daerah. Itu diperlukan untuk merencanakan pasokan pangan yang beredar dan menjaga inflasi. Apalagi kondisi Balikpapan mirip dengan Jakarta. Komoditas pangan sebagian besar mengandalkan dari luar daerah, seperti Jawa dan Sulawesi. Dinas Perdagangan akan melibatkan distributor untuk berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan logistik daerah. “Pemkot Balikpapan memiliki kebijakan pengendalian komoditas pangan dengan keberadaan sarana pergudangan,” kata Kepala Dinas Perdagangan Haemusri Umar. Pihaknya memasukan kebutuhan anggaran dalam APBD 2025. Terutama untuk tahap awal pembangunan sarana pergudangan. “Ada detail engineering design (DED) dan site plan pasar induk hingga sarana pergudangan,” ujarnya. Nilai kebutuhan anggaran sebesar Rp 30–40 miliar.