IKN dipastikan menjadi ibu kota politik 2028. Kini tahap II difokuskan pada pembangunan Trias Politica dan hunian ASN. Kabut tipis pagi itu belum sepenuhnya terangkat ketika rombongan jurnalis melangkah ke kawasan utama pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Di kejauhan, suara alat berat bersahutan dengan desir angin yang membawa aroma tanah baru, tanah yang sedang menulis sejarah bagi Indonesia. Rabu (28/10) itu, Otorita IKN menggelar tur lapangan bersama puluhan wartawan lokal dan nasional. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, memimpin langsung rombongan, menjelaskan setiap detail rencana besar yang kini memasuki tahap II pembangunan (2025-2028). Fase yang disebutnya sebagai “penentu arah masa depan ibu kota negara”. “Setelah terbitnya Perpres Nomor 79 Tahun 2025, maka secara regulasi dan politik, Presiden Prabowo Subianto memastikan IKN menjadi ibu kota politik pada 2028,” ujar Basuki, membuka dialog panjang yang berlangsung hampir dua jam. Pertemuan itu bukan sekadar paparan teknis. Ia terasa seperti upaya menegaskan keyakinan di tengah gelombang keraguan. Basuki tahu, publik masih menyoroti persoalan anggaran, arah kebijakan, hingga kelangsungan sosial dan budaya di tanah baru itu. Namun, ia tampak teguh. “Kalau sampai sarana dan prasarana untuk mewujudkan ibu kota politik itu tidak terwujud, maka kesalahan itu ada di kami,” tegasnya. Dalam penjelasannya, Basuki mengurai rencana pembangunan yang kini tak lagi hanya berfokus pada infrastruktur Otorita IKN, katanya, tengah membangun ekosistem kehidupan, sistem transportasi terpadu, hingga pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.