Tanjung Redeb – Tidak adanya alokasi tambahan anggaran untuk kampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025 menjadi sorotan DPRD Berau. Padahal, kebutuhan pembangunan kampung terus meningkat seiring beban yang harus ditanggung pemerintah kampung. Anggota Komisi III DPRD Berau, Grace Warastuty Langsa, menilai hal ini sebagai persoalan penting. Menurutnya, meski pendapatan darah meningkat, pemotongan dana bagi hasil dari pusat membuat kemampuan fiskal daerah semakin terbatas. “Kalau kita hanya bergantung pada dana transfer pusat, tentu akan sulit. Kita harus mendorong penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Berau. Itu penting untuk meningkatkan kemandirian fiskal,” ujarnya belum lama ini.