Pembangunan gedung kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara diharapkan rampung dan difungsikan pada 2028. Dengan begitu, Nusantara di Provinsi Kaltim di harapkan menjadi ibu kota politik Indonesia. Pimpinan Majelis Permusyawratan Rakyat (MPR) RI periode 2024-2029 berkunjung ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Jumat (24/1). Rombongan yang dipimpin Ketua MPR RI Ahmad Muzani itu, ingin memastikan kesiapan infrastruktur pemerintah sebelum IKN menjadi ibu kota politik Indonesia pada 2028 mendatang. ”Kehadiran kami di IKN adalah bentuk dukungan kepada IKN dan Otorita IKN untuk melakukan percepatan pembangunan IKN,” ujar Ahmad Muzani kepada awak media usai kunjungannya di Taman Kusuma Bangsa, KIPP IKN PROGRES PEMBANGUNAN : Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono (pegang mik) memaparkan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani (tiga kiri) dan rombongan di KIPP IKN, Jumat (24/1) Selain Ahmad Muzani, pimpinan MPR RI yang turut hadir yakni Wakil Ketua V MPR v RI Hidayat Nur Wahid (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera), Wakil Ketua VI MPR RI Eddy Soeparno (Fraksi Partai Amanat Nasional), Wakil Ketua VII MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Fraksi Partai Demokrat), dan Wakil Ketua VIII MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman (Kelompok Dewan Perwakilan Daerah).