Jalannya roda Pemerntahan Desa di Indonesia banyak diwarnai oleh Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang telah disahkan oleh Presiden SBY (Susilo Bambang Yodhoyono) sejak 15 Januari 2014. Selama hampir 10 tahun, pelaksanaan jalannya roda Pemerintahan Desa dari tahun 2014 sampai dengan awal tahun 2024 berpedoman terhadap Undang-Undang Nomor 6 tersebut. Tuntutan Revisi Undang-Undang Desa banyak muncul di publik dan mewarnai berita dalam beberapa bulan terakhir saat merayakan satu dasawarsa atau 10 Tahun Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, yang diantaranya memuat soal periodisasi jabatan Kepala Desa.