Berbagai elemen warga negara memulai langkah mereka untuk melanjutkan perjuangan terhadap pengesahan perubahan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia atau UU TNI. Setelah resmi disahkannya UU TNI baik oleh DPR maupun Presiden dan resmi diundangkan sejak Maret lalu, baik individu maupun kelompok masyarakat beramai-ramai mengajukan permohonan pengujian konstitusional terhadap UU militer tersebut. Sekelompok warga negara yang kontra terhadap revisi UU TNI sejak wacana perubahan itu dimulai mengajukan permohonan untuk dibatalkannya aturan hukum tersebut. Kelompok warga negara ini terdiri dari koalisi organisasi masyarakat sipil (OMS) dan kelompok mahasiswa perguruan tinggi. Keduannya sama-sama menyoroti dua problematika besar dalam UU ini.