TENGGARONG - Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Sopan Sopian, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan larangan pungutan biaya pendidikan di sekolah-sekolah Kukar. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor: P- 2814/SET-1/100.3.4/06/2025 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar, Thauhid Afrilian Noor. Menurutnya, kebijakan ini sejalan dengan amanat konstitusi dan penggunaan anggaran daerah yang dialokasikan untuk pendidikan. la menekankan bahwa perhatian serius perlu diberikan agar anggaran tersebut benar-benar memberikan dampak bagi peserta didik. "Ini harus menjadi perhatian, dari jenis pendidikan karena 20 persen dari anggaran APBD yang dikucurkan ke jenis pendidikan harus menyentuh pada kesejahteraan para pelajar yang ada di Kutai Kartanegara," tegas Sopan Sopian, Senin (30/6).