SAMARINDA – Pemprov dan DPRD Kaltim mulai membahas Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026, Selasa, 2 September 2025. Pembahasan masih awal, kabar tak sedap sudah mengemuka. "Informasi awalnya 50 persen terpangkas hasil kebijakan efisiensi pusat," ungkap Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim, Sri Wahyuni, selepas rapat kerja antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD Kaltim di Samarinda. Lebih dari separuh postur APBD Kaltim sebenarnya sudah ditopang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sekitar 50-55 persen pundi-pundi daerah murni dari pajak, retribusi, atau pengelolaan kekayaan daerah.