UJOH BILANG, TRIBUN - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahakam Ulu, Devung Paran, menekankan pentingnya sinergi dan transparansi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam penyusunan program prioritas pembangunan daerah. Hal ini disampaikan dalam rangkaian pembahasan usulan untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Ia menyampaikan bahwa pihaknya mengapresiasi langkah-langkah efisiensi yang dijalankan pemerintah, termasuk melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Namun, ia berharap agar proses penganggaran dilakukan secara terbuka dan melibatkan DPRD secara menyeluruh. “Kita setuju dengan efisiensi yang dilaksanakan oleh Presiden, Inpres Nomor 1 Tahun 2025, kita sangat setuju. Tapi lembaga DPRD harus dilibatkan secara menyeluruh terkait dengan budgeting yang harus kita laksanakan di sini, di kabupaten ini,” katanya, Rabu (9/4).