PENAJAM – Anggota Pansus III DPRD PPU Thohiro menyebutkan, perda tersebut merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. “Jadi memang kabupaten atau kota mestinya semuanya harus memiliki perda turunan tersebut,” katanya ditemui di Kantor DPRD PPU, Selasa (14/5). Sebab, ada beberapa nomenklatur dan hal lainnya yang berubah, sehingga pihak pansus III melakukan pembahasan tersebut bersama instansi terkait di Pemkab PPU. “Rencana tahun ini harus rampung. Insyaallah Juni selesai,” ujarnya.