BALIKPAPAN – Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan yang belum terakomodasi dengan baik menjadi perhatian utama DPRD Balikpapan hingga Pansus pengawasan aset tetap tanah dan bangunan gedung serta tindak lanjut Penyerahan PSU pada kawasan perumahan. Setelah melewati masa kerja kurang lebih enam bulan, Pansus telah menyampaikan hasil kerja dan rekomendasi kepada Pemkot Balikpapan. Terutama soal fungsi pengawasan memantau pengembang dalam penyediaan PSU masih kurang optimal. Perwakilan Pansus pengawasan aset tetap tanah dan bangunan gedung serta tindak lanjut Penyerahan PSU pada kawasan perumahan. Jafar Sidik mengatakan, Pansus menilai beleid optimal kinerja Disperkim. Pihaknya menemukan informasi butuh waktu yang informasi proses Penyerahan PSU dari pengembang. Pansus beranggapan masalah birokrasi seharusnya bisa lebih cepat dan efektif. Hal ini ditemukan setelah melewati rangkaian kerja, klarifikasi berbagai pihak, referensi data, dan sebagainya. “Saat ini terdapat 22 pengembang yang masih berproses untuk Penyerahan PSU kepada Pemkot Balikpapan,” katanya.