SANGATTA - Wacana pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh pemerintah pusat menjadi perbincangan di sejumlah daerah, salah satunya di Kutai Timur (Kutim). Ketua DPRD Kutim, Jimmi, mengaku kebijakan tersebut dapat berdampak besar terhadap program pembangunan daerah. Pihaknya merasa kecewa terhadap kebijakan pemerintah pusat. Mestinya pusat memberikan pedoman yang jelas kepada daerah terkait anggaran, bukan sekadar memangkas tanpa mempertimbangkan dampaknya. "Ya kalau bisa jangan dipangkas hingga nilainya triliunan. Biasanya umum terjadi hanya rasionalisasi," jelas dia. Pihaknya berinisiatif mendorong pemerintah daerah dan DPRD untuk melakukan tinjauan ulang ke Dirjen Keuangan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Pengurangan anggaran dalam jumlah besar berpotensi menghambat visi dan misi kepala daerah terpilih," sebutnya.