Belakangan ini, amnesti pajak (tax amnesty) kembali menjadi perbincangan publik. Uniknya, amnesti pajak beriringan dengan wacana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang cenderung bersifat regresif dan menyasar semua kelompok masyarakat menjadi 12 persen pada 2025. Kedua wacana itu memantik pertanyaan mengenai apakah desain kebijakan pajak di era pemerintahan baru cenderung menguntungkan kelompok elite dan mengorbankan masyarakat menengah-bawah?