SAMARINDA - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Ismail Latisi angkat bicara soal kebijakan efisiensi anggaran sebagian yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto. la menyebut efisiensi anggaran bukan menjadi satu-satunya alasan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang dilakukan di sejumlah instansi, terutama Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD). la juga menampik anggapan yang nyebut efisiensi anggaran ini hanya untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG). "Adanya PHK di berbagai instansi, juga harus dilihat dari latar belakangnya apa dulu. Boleh jadi bukan karena instruksi efisiensi anggaran," kata Latisi kepada Koran Kaltim, Jumat (14/2) kemarin.