Samarinda – Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang memicu polemik di sejumlah daerah sebenarnya bisa dihindari jika pemerintah daerah (pemda) lebih cermat menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) lainnya. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kaltim, Edih Mulyadi, menegaskan bahwa PBB adalah pajak yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat, sehingga penerapannya harus ekstra hati-hati. “PBB itu pajak kebendaan. Selama orang punya tanah dan bangunan, dia kena. Karena menyangkut banyak orang, maka penetapannya tidak boleh terburu-buru,” kata Edih baru-baru ini. Ia menilai pemda semestinya tidak serta-merta menaikkan PBB, apalagi hingga terjadi lonjakan ekstrem seperti kasus yang sempat memanas beberapa waktu lalu. Ada banyak ruang PAD yang belum digarap maksimal. Salah satu yang paling besar adalah pajak alat berat.