Bontang – Di tengah terpaan efisiensi anggaran yang dialami oleh seluruh daerah. Kota Bontang tetap menjadikan program anggaran Rukun Tetangga (RT) sebagai prioritas dan mengikuti ketentuan mandatory spending sebesar lima persen. Wali Kota Bontang Neni Moernaeni menyebutkan, alokasi anggaran untuk RT dapat berubah mengikuti kemampuan keuangan daerah. Tapi tetap, kesejahteraan masyarakat adalah yang paling utama. “Dalam kondisi normal, jika APBD berada di angka Rp2 triliun, maka 5 persen setara Rp100 miliar. Kemudian dana tersebut dialokasikan untuk 499 RT yang berada di 15 kelurahan di Kota Bontang,” ujar Neni. Rabu (3/12). Dirinya memahami, kebutuhan masyarakat di tingkat RT sangatlah banyak. Meskipun begitu, pemerintah harus tetap realistis dengan kondisi keuangan yang dimiliki saat ini. “Anggaran tersebut tidak hanya mencakup insentif ketua RT, tetapi juga seluruh kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK). Dana tersebut nantinya akan dipakai untuk mendukung berbagai program, mulai dari kegiatan sosial, ekonomi, hingga pembangunan tingkat lingkungan,” tuturnya.