Sangatta – Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur (Kutim) Tahun 2026 diperkirakan anjlok tajam. Dari total APBD tahun ini yang mencapai Rp9,89 triliun, pemerintah daerah memproyeksikan anggaran tahun depan hanya sekitar Rp4,86 triliun, atau turun lebih dari separuhnya. Ketua DPRD Kutim, Jimmi, menilai penurunan ini bukan hal yang bisa dihindari. Pasalnya, kebijakan tersebut merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah pusat dan DPR RI. “Kebijakan ini menurut Dirjen Keuangan itu sudah kesepakatan DPR RI bersama Menteri Keuangan, jadi kita engga bisa apa-apa,” ujarnya. Jimmi menegaskan, langkah paling realistis saat ini adalah mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia mendorong agar pemerintah daerah mulai memetakan sektor-sektor potensial yang bisa digarap lebih serius. “Yang paling penting, di daerah kita ini mencari potensi-potensi pendapatan lainnya. Yang kira-kira bisa menambah pendapatan asli daerah,” jelasnya. Salah satu sumber pendapatan yang paling terdampak adalah profit sharing (bagi hasil) dari pertambangan batu bara. Jimmi menyebut, penerimaan dari sektor ini mengalami penurunan signifikan.