UJOH BILANG – Pemerintah Daerah berpikir menyelesaikan polemik kesenjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) di Mahakam Ulu (Mahulu). Kebijakan pemberian TPP yang dinilai tidak adil, memicu reaksi kalangan guru hingga mereka mogok kerja dan membuat beberapa sekolah tutup. Kalangan guru merasa dianaktirikan karena hanya mereka tidak dinaikkan TPP-nya, sementara pegawai yang lain naik. Diketahui pada 10 Februari lalu DPRD Mahulu telah mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak terkait. Pada kesempatan itu, Pemkab Mahulu melalui Asisten III, Kristina Tening menegaskan bahwa Pemerintah Daerah akan mengkaji ulang kebijakan TPP guru yang tidak mengalami kenaikan, seperti ASN lainnya. "Para guru menyampaikan adanya kesenjangan dalam kenaikan TPP, terutama bila dibandingkan dengan jabatan struktural yang mengalami kenaikan signifikan. Kami memahami kekhawatiran mereka, tetapi dalam menentukan TPP, ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan," ujar Kristina.