Samarinda – Pemprov dan DPRD Kaltim akhirnya mengunci rancangan APBD 2026 senilai Rp15,15 triliun pada Minggu (30/11) malam, hanya beberapa jam sebelum batas waktu penetapan. Anggaran itu turun drastis setelah pemerintah pusat memangkas transfer ke daerah lebih dari Rp 6 triliun. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyebut postur anggaran yang disepakati masih harus melewati evaluasi Kementerian Dalam Negeri. “Setelah semua beres, barulah angka Rp15,15 triliun resmi jadi APBD Kaltim tahun depan,” ujarnya usai paripurna. Pemprov merombak seluruh pos anggaran menyesuaikan ruang fiskal yang menyempit. Namun sejumlah program dianggap tetap aman, termasuk TPP ASN dan PPPK, serta program Gratispol dan Jospol. Rudy menegaskan penurunan drastis dari pusat seharusnya menjadi momentum bagi Kaltim mengurangi ketergantungan pada dana transfer. “Doakan saja. Pemerintah mengupayakan agar PAD (Pendapatan Asli Daerah) bisa melesat,” katanya.