Samarinda – Menghadapi pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, Pemprov Kaltim mulai memperketat berbagai program di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pada 2026 mendatang, APBD Kaltim dari pemerintah pusat hanya sebesar Rp15 triliun, turun drastis setelah adanya pemangkasan sekitar Rp6 triliun. Padahal, pada 2025 Kaltim menerima APBD sebesar Rp21 triliun. Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menjelaskan setelah anggaran 2026 disahkan, Pemprov Kaltim akan melakukan efisiensi pada sejumlah belanja yang dinilai tidak terlalu mendesak. “Mulai dari kegiatan makan minum hingga perjalan dinas setiap OPD akan dirampingkan,” ujar Rudy Mas’ud, Senin (1/12). Dia menyebut, perampingan belanja tersebut dilakukan hingga mencapai 66 persen. Karena itu, seluruh kegiatan OPD di lingkungan Pemprov Kaltim otomatis diperketat dan disesuaikan dengan kapasitas anggaran yang tersedia. “Jadi apabila ada hal-hal yang belum terakomodasi, mohon dimaafkan,” ucapnya.