SAMARINDA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dihadapkan pada tantangan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 1 Tahun 2025. Salah satu fokus pemangkasan anggaran berada di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kaltim, yang dinilai memiliki mekanisme kerja berbeda dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. Anggota DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry dalam rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim di Hotel Fugo Samarinda, menekankan bahwa pemangkasan anggaran harus dilakukan secara selektif dan tidak serta-merta menyamaratakan semua sektor. "Sekretariat DPRD Kaltim tidak bisa diperlakukan layaknya OPD biasa, karena tugas dan fungsinya yang lebih kompleks, melibatkan banyak rapat serta kunjungan kerja," ujar Sarkowi.