UJOH BILANG - Ketidakjelasan pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi, pusat, dan kabupaten terkait jalan penghubung antara Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) mendapat sorotan dari DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel menekankan pentingnya kejelasan status jalan yang selama ini telah menjadi penghambat utama dalam pembangunan akses jalan tersebut. “Selama ini, status jalan Kubar-Mahulu masih non-status. Karena itu, pembagian kewenangan harus segera diperjelas agar pembangunan bisa lebih optimal,” ujar Ekti, Minggu (19/1).