Menampilkan 45 data.
Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Target efisiensi anggaran Rp 306,7 triliun, dengan rincian Rp 256,1 triliun dari belanja...
"Orang hukum susah diajak melakukan revolusi." Presiden Sukarno mengucapkan kalimat itu dalam pembukaan Kongres I Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia di Yogyakarta, 26 November 1961. Ia mengutip pidato aktivis buruh Jerman, Karl Liebknecht, dalam bahasa Belanda: " Met jusristen kan je revolutie mak...
Indonesia saat ini menghadapi tantangan trilema anggaran. Pemerintah berupaya mengalokasikan belanja infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, sekaligus memastikan stabilitas fiskal agar utang tetap terkendali, tanpa menaikkan pajak secara drastis agar tidak membebani rakyat. Namun, memilih ketiga t...
Tahun 2025, Indonesia memasuki babak baru dalam dunia perpajakan, penuh tantangan dan polemik. Salah satu isu paling mencuat adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang berakhir dengan "rumus akrobatik" 11/12, menjadi pembicaraan hangat sejak awal tahun. Tak hanya itu, Implementasi sistem pe...
DPR dan pemerintah sudah sepakat memasukkan perubahan Undang-Undang No 1/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan UU No 7/2017 tentang Pemilihan Umum sebagai prioritas dalam Program Legislasi Nasional 2025. Keputusan di atas juga ditopang oleh UU No 59/2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang...
Selama periode 2022-2024, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI mencatat 46 kasus penyiksaan dalam proses penyidikan oleh aparatpenegak hukum yang melibatkan 294 korban, beberapa di antaranya meninggal dunia. Ini menggambarkan buruknya sistem penyidikan pidana di Indonesia. Berdasarkan...
Revisi Undang-Undang No 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara kembali menjadi sorotan tajam di tengah masyarakat. Proses revisi yang dinilai terlalu cepat memunculkan berbagai kontroversi, di mana rancangan undang-undang yang baru saja diajukan ke DPR langsung dibahas dalam rapat paripurn...
Secara sosiologi, hukum memiliki dua wajah sekaligus. Dua wajah ini selalu berdampingan, tidak bisa dihapus sebagai realitas sosiologis. Pertama, wajah hukum yang tak terikat oleh ruang dan waktu, bersifat obyektif, yaitu struktur yang mengontrol setiap aktor, imparsial, dan mewujudkan kepentingan u...
Rencana pemerintah untuk memberikan pengampunan kepada koruptor telah membuka wacana baru tentang pemberantasan korupsi. Presiden Prabowo Subianto sendiri yang melontarkannya dalam berbagai kesempatan di dalam dan di luar negeri. Terlepas dari kontroversi di dalamnya, baru kali ini pemerintah begitu...
Menjelang pergantian tahun menuju 2025, DPR sepakat mengagendakan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak sebagai kelanjutan amnesti pajak tahun 2016. Prinsipnya, amnesti pajak menjadi hukum yang dinilai perlu dijalankan untuk kepentingan penerimaan negara. Boleh jadi rencana amne...