Menampilkan 43 data.
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) adalah merupakan salah satu kebijakan hukum yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah yang kewenangan penyusunannya diberikan kepada DPRD bersama pemerintah daerah atau Legislatif bersama dengan Eksekutif. Dimana dalam proses penyusunan RAPBD...
Gangguan pada Pusat Data Nasional dalam beberapa hari ini bisa menjadi pisau bermata dua bagi Impelentasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi atau UU PDP, Oktober Nanti. Keseriusan para pengambil keputusan untuk segera mengungkap dan mengatasi gangguna ini akan menjadi penentu utama kepercayaan p...
Sebagai pemimpin pemerintahan yang bakal bertanggungjawab mengurus orang banyak di suatu daerah, dengan penduduk tak sedikit, puluhan ribu hingga puluhan juta, tak pelak lagi syarat usia seorang kandidat diperlukan. Makna usia bagi seorang kepala pemerintahan daerah (KPD) bukan hanya sekedar angka...
Saat ini, Komite I Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI sedang menyiapkan RUU Perubahan Kelima atas UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Niat ini juga disambut positif oleh pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dengan menyampaikan Pokok-pokok Perubahan UU tersebut. Mengubah UU Pemda hamp...
Suahasil Nazara (Wakil Menteri Keuangan) - Untuk membangun Indonesia, kita harus memahami konsep pembangunan yang multidimensi. Tak hanya mengerti akan kebutuhan dan karakteristik masyarakat, kita juga mesti memahami dinamika strategis global yang harus terus diantisipasi. Perlu dipahami gerak setia...
Rumadi Ahmad (Deputi V Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Kemanana, dan Hak Asasi Manusia Kepala Staf Kepresidenan) - Pembangunan bidang hukum merupakan aspek yang paling banyak disorot selama epemerintahan Presiden Joko Widodo. Meskipun hasil survei tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Presiden J...
Di tengah melejitnya kepuasan terhadap kinerja pemerintah, apresiasi pada penegakan hukum masih stagnan. Kasus-kasus hukum yang belum tuntas menjadi faktor pendukung stagnasi apresiasi publik. Masih landainya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja penegakan hukum terekam dalam survei periodik...
Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rencana revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres, Selasa, 9 Juli 20240. Dalam draf revisi, nantinya nama Wantimpres akan diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Draf revisi juga tak membatas...
Azeem Marhendra Amedi (Penilit Hukum dan Konstitusi, SETARA Institute) - Beberapa waktu lalu, mantan Ketua MPR periode 1999-2004, Amien Rais, menyatakan telah mempersilahkan pimpinan MPR apabila ingin mengubah UUD 1945. Empat perubahan yang dilakukan di kala kepemimpinannya, menurut dia, adalah hasi...
Saurip Kadi (Mantan Aster Kasad dan Abituren Program S-3 IAKN Kupang) - Prof Mahfud MD dalam artikel "Resti Amendemen dari Pak Amien" (Kompas, 15/6/2024) antara lain menjelaskan, Amien Rais meminta maaf atas kenaifan dirinya dalam mengalkulasi output penerapan UUD 1945 hasil empat kali amandemen ole...